Berita

Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades Lombok Tengah 2026 Mulai Periksa Aduan di Tiga Desa, Tegaskan Batas Tegas Ranah Administratif dan Pidana

PRAYA TENGAH, 1 NOVEMBER 2026 – Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Lombok Tengah resmi bergerak melakukan verifikasi operasional terhadap gelombang keberatan hasil Pilkades Serentak 2026. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Tengah Nomor 24.a Tahun 2020, tim pemeriksa tengah mengkaji dokumen keberatan dari tiga wilayah konflik utama, yakni Desa Prai Meke Kec. Praya Tengah, Desa Tanak Awu Kec. Pujut, dan Desa Aik Darek Kec. Batukliang.

Ketua Tim Pemeriksa menegaskan bahwa proses penyelesaian sengketa ini memegang teguh asas mandiri, jujur, adil, profesional, dan akuntabel. Sesuai mandat Perbup, ruang lingkup objek sengketa dibatasi pada keputusan atau berita acara rekapitulasi hasil suara yang secara nyata memengaruhi hasil PILKADES.

“Kami menetapkan batas yang sangat tegas. Tim hanya berwenang memeriksa perselisihan hasil elektoral secara administratif dan substantif untuk mencari kepastian hukum melalui musyawarah cepat tanpa biaya. Segala unsur yang masuk ke dalam ranah tindak pidana murni akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan berjalan di jalur yang terpisah,” ujar perwakilan Tim Penyelesaian Sengketa Kabupaten Lombok Tengah di Praya, Minggu (1/11).

Saat ini, Tim sedang menguji penerapan alur operasional pada tiga kasus utama di lapangan:

1. Kasus I (Desa Prai Meke): Keberatan diajukan oleh Calon Kades Nomor Urut 1, Muhamad Ripai, terkait pembatasan akses DPT dan Formulir Daftar Hadir, serta ketidaksesuaian data administratif. Kasus ini ditindaklanjuti untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

2. Kasus II & III (Desa Tanak Awu): Jalur penyelesaian dibelah menjadi dua perkara secara terpisah. Untuk sengketa hasil (Kasus II), Calon Kades Nomor Urut 01, Lalu Wisnu Wardana, melayangkan aduan resmi per tanggal 1 November 2026 atas dugaan cacat pemungutan suara di TPS 05 dan 12 serta keabsahan Rapat Pleno Rekapitulasi 30 Oktober. Status aduan ini masih berlanjut dan memerlukan verifikasi substansial sebelum diputus. Sementara itu, untuk kasus perusakan fasilitas Kantor Desa, Sekretariat Pilkades, dan 17 kotak suara oleh massa (Kasus III), Polresta Lombok Tengah telah menerbitkan Laporan Polisi resmi (LP/B/249/X/2026/SPKT) tertanggal 30 Oktober 2026 untuk mengusut pidana Pasal 170 dan/atau Pasal 406 KUHP secara intensif dan profesional.

3. Kasus IV (Desa Aik Darek): Calon Kades Nomor Urut 01, Riadi Solihin, mengajukan permohonan keberatan tertanggal 30 Oktober 2026 terkait dugaan pelanggaran terstruktur yang melibatkan oknum Kepala Dusun dan RT di 16 TPS. Seluruh dalil gugatan termasuk tuntutan diskualifikasi masih berada dalam tahap verifikasi alat bukti berupa surat gugatan, data rekapitulasi, serta keterangan saksi di bawah sumpah.

Sesuai dengan prosedur operasional end-to-end 3-30-3 yang diamanatkan Perbup 24.a/2020, batas pengajuan sengketa adalah maksimal 3 hari sejak penetapan hasil dengan berkas format 10 rangkap. Tim Penyelesaian memiliki waktu maksimal 30 hari untuk menyelesaikan seluruh proses pemeriksaan, dan panitia PILKADES wajib menindaklanjuti putusan final yang bersifat mengikat nantinya dalam waktu paling lambat 3 hari kerja.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memercayakan seluruh proses penyelesaian sengketa kepada tahapan hukum yang sedang berjalan resmi di tingkat kabupaten.