Bakesbangpol Loteng Mengajak Seluruh Elemen Masyarakat Untuk Jaga Stabilitas Selama Sidang Sengketa Pilkades
LOMBOK TENGAH – Tim Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Lombok Tengah mulai menggelar sidang pemeriksaan Tahap I terhadap aduan yang masuk. Agenda perdana ini difokuskan pada verifikasi berkas dan pemenuhan syarat formil atas perselisihan hasil rekapitulasi suara yang diadukan oleh beberapa desa penyelenggara Pilkades Serentak Tahun 2026.
Proses persidangan Tahap I ini menitikberatkan pada pencermatan berkas aduan secara ketat guna menguji legalitas formil para pemohon sebelum perkara dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tim pemeriksa melakukan validitas dokumen yang meliputi pemenuhan batas waktu pengajuan, kedudukan hukum (legal standing), kejelasan objek sengketa, serta lampiran alat bukti pendukung.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lombok Tengah, Murdi, AP., M.Si, menjelaskan bahwa seluruh proses penanganan perselisihan ini mengacu pada regulasi yang ketat dan terukur.
"Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Tim menerapkan pola 3-30-3 yaitu 3 hari pasca pleno sebagai alokasi waktu penyampaian aduan, 30 hari kerja sebagai alokasi waktu pemeriksaan aduan untuk mengambil 3 syarat keputusan yaitu fakta, bukti, dan proses yang dapat mempengaruhi hasil," ujar Murdi saat memberikan keterangan di sela-sela jalannya tahapan persidangan.
Karenanya, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap mempertahankan stabilitas sosial, segera merekatkan kembali ikatan sosial, dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Langkah ini dinilai krusial agar pelayanan umum di tingkat desa tetap berjalan di atas koridor hukum dan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

_(2).jpg)








