Berita

25 Tahun Otonomi Daerah: Menakar Ulang Ruang Tumbuh Bagi Daerah demi Menjaga Persatuan Bangsa
Blog Single

25 Tahun Otonomi Daerah: Menakar Ulang Ruang Tumbuh Bagi Daerah demi Menjaga Persatuan Bangsa

25 Tahun Otonomi Daerah: Menakar Ulang Ruang Tumbuh Bagi Daerah demi Menjaga Persatuan Bangsa

Lombok Tengah, 11 November 2026 – Perjalanan kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah (Otoda) di Indonesia kini telah menginjak usia perak. Menandai momentum penting ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bapperida Kabupaten Lombok Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Daerah bertajuk "Evaluasi Kritis 25 Tahun Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Di Indonesia (2001-2025)".

Acara yang berlangsung hangat di kantor Bapperida Kabupaten Lombok Tengah pada Rabu (11/11) ini, menjadi ruang refleksi bersama untuk memvalidasi secara empiris efektivitas, urgensi, dan relevansi kebijakan Otoda melalui penyusunan Indeks Kinerja Otonomi Daerah (IKOD). Diskusi berjalan sangat dinamis, interaktif, dan obyektif. Seluruh peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melepaskan sekat status dan kedudukan, melahirkan sebuah ruang dialog yang independen demi kemajuan politik lokal dan tata kelola daerah.


Meski Lombok Tengah menunjukkan berbagai capaian konkret—seperti raihan Opini WTP belasan kali berturut-turut hingga lompatan indeks digitalisasi pemerintahan—FGD ini juga menjadi panggung evaluasi yang jujur. Salah satu sorotan utama yang mengemuka adalah tantangan nyata mengenai kemandirian fiskal daerah yang dinilai masih rendah, di mana postur APBD Lombok Tengah yang menyentuh angka hampir Rp3 triliun masih sangat bergantung pada dana transfer pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berkisar di angka Rp500 miliar.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lombok Tengah, Murdi, AP., M.Si, menekankan pentingnya menakar ulang pembagian urusan antara pusat dan daerah agar lebih kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, desentralisasi tidak boleh terjebak pada formalitas administratif, melainkan harus menyentuh penguatan desentralisasi politik agar daerah benar-benar berdaya dan mandiri.

"Menjaga persatuan bukan dengan menyeragamkan, melainkan dengan memberi ruang bagi setiap daerah untuk bertumbuh sesuai jati dirinya," tegas Murdi di sela-sela jalannya diskusi. Beliau mendorong adanya redefinisi konsep otonomi agar ruang gerak daerah tidak terus-menerus dibatasi oleh aturan sektoral dari pusat.

Melalui kolaborasi strategis ini, BRIN mencatat seluruh masukan dari Lombok Tengah untuk merumuskan rekomendasi awal penguatan tata kelola nasional. FGD ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa dan negara bahwa kekuatan sejati Indonesia justru terletak pada kemandirian dan keunikan setiap daerahnya, yang bergerak maju bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

– SELESAI –

Tentang Penyelenggara:

Sinergi ini diinisiasi oleh BRIN melalui Program Riset dan Inovasi Strategis (PRIS) 2026, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina tata kelola pemerintahan daerah, dan Bapperida Kabupaten Lombok Tengah sebagai tuan rumah sekaligus lokus pendalaman kualitatif untuk tipologi daerah berkapasitas menengah di wilayah timur Indonesia.

Related Posts: